banner 728x90

Rizal Indra PJs Walikota Bontang, Isran Noor : Ada Beberapa Poin Strategis Wajib Dijalankan

  • Bagikan
banner 728x90

BONTANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menugaskan beberapa nama pejabat sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan kepala daerah di 5 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur jelang Pilkada Serentak 2020.

Kelima nama tersebut ada nama Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Riza Indra, ditunjuk sebagai Pjs Wali Kota Bontang.

Riza Indra bertugas di Bontang sebagai Pjs selama Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjalankan masa cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020.

Baca Juga :  Bontang Tuan Rumah HAKN, Amankah?

Selain di Kota Bontang, kemendagri juga menetapkan 4 Pjs Kepala Daerah lainnya di Kaltim. Seperti, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Berau.

“Iya, Kami sudah menerima salinan SK-nya dan mereka akan dikukukan hari ini,” kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim, M Syafranuddin, Sabtu (26/9/20).

Kelimanya pejabat ini akan melaksanakan amanah hingga 5 Desember 2020 atau kurang lebih tiga bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Mendagri tertanggal 24 September 2020.

Baca Juga :  Resmi, Terima Mandat Kepengurusan, 13 Media Siber Jadi Konstituen JMSI Bontang

Pejabat yang dikukuhkan yakni, Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Effendi sebagai Pjs Bupati Kutim,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riza Indra Riadi (Pjs Walikota Bontang), Sekretaris DPRD Kaltim M Ramadhan (Pjs Bupati Berau), Kepala DPMPD M Syirajuddin (Pjs Bupati Kubar) dan Kasatpol PP Kaltim Gede Yusa (Pjs Bupati Mahakam Ulu). Kelima penjabat sementara ini telah resmi dikukuhkan hari ini, Sabtu (26/9/20) oleh Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur.

Baca Juga :  Tingkatkan Kesadaran Akan Narkoba, BNN Canangkan Program Ketahanan Keluarga

Kata Isran Noor, Ada beberapa poin amanah yang strategis wajib dijalankan, yaitu menyukseskan Pilkada Serentak, mensosialisasikan protokol kesehatan dan melaksanakan ketertiban keamanan masyarakat (Kamtibmas) di daerah.

Selain itu, roda pemerintahan juga wajib berjalan sesuai perundang-undangan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. “Kami berharap kelima pejabat ini bisa melaksanakan amanah dan mohon doanya semua pihak agar dalam melaksanakan tugas, mereka bisa berjalan sukses dan lancar,” harapnya.(Red)

  • Bagikan