banner 728x90

Ramai-ramai Urus BPUM, Sebabkan Antrean Panjang di DPMPTSP

  • Bagikan
Antrean panjang di Kantor DPMPTSP, Masyrakat Ramai-ramai urus BPUM (Rifqy)
banner 728x90

BONTANG – Jika berkunjung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang dalam beberapa hari ini, antrean panjang terlihat hingga loket pelayanan.  Para pengantre ini adalah masyarakat yang akan mengurus program Bantuan Presiden yang bernama Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon penerima BPUM ialah memiliki Surat Izin Usaha (SIU) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Juga :  Lagi, Bawaslu Bontang Terima Laporan Pelanggaran Pilkada

Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Idrus membenarkan hal itu.  BPUM 2021, sebenarnya bisa lebih mudah diurus di kecematan atau kelurahan masing-masing. Namun banyak masyarakat yang masih belum paham terkait mengurus izin usaha melalui online, dengan mengakses link website www.oss.id.

“Harusnya bisa ngurus online, namun ternyata masih banyak masyarakat belum paham jadi kami bantu untuk membuakan, namun calon pembuat izin usaha terus berdatangan dan membuat antrean yang cukup panjang,” kata Idrus saat ditemui Awak media, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga :  Mangkir, PT. HTT Lepas Tanggung Jawab Atas Nasib 20 Karyawannya

Sebenarnya masyarakat tidak perlu datang jauh ke kantor DPMPTSP. Karena pihaknya telah memberikan pelatihan kepada masing-masing kelurahan agar bisa juga melayani masyarakat yang ingin mengurus izin usaha.

“Kami sudah buat pembekalan ke perwakilan kelurahan dan mereka harusnya membuka pelayanan untuk masyarakat sekitar wilayah mereka yang ingin membuat izin usaha, jadi mereka tidak perlu mengantre panjang di DPMPTSP,” sambungnya.

Baca Juga :  Dinas Kesehatan Bontang Kembali Gelar Vaksinasi Dosis Pertama

Saat ini pihaknya telah membuat surat edaran agar kelurahan turut membantu. Pasalnya DPMPTSP hanya mampu membuka pelayanan sampai 100 orang saja per hari.

“Kemarin sudah ada tujuh kelurahan yang telah difasilitasi perangkatnya, seperti komputer dan printer, untuk delapan kelurahan lainnya akan masuk pengadaan di anggaran perubahan 2021, namun sembari menunggu harusnya kelurahan juga melayani masyarakat nya untuk membuat surat izin tersebut,” tutupnya (Qy).

  • Bagikan