banner 728x90

Perusahaan Diminta Kerjasama Soal Sertifikasi Pekerja, Agar Dapat Jalankan Perda No. 10 Tahun 2018

  • Bagikan
banner 728x90

JURNALTODAY.ID BONTANG – Sertifikasi tenaga kerja lokal jadi polemik tersendiri, bagi para pencari kerja yang tidak lolos dalam kualifikasi perusahaan yang berada di Bontang.

Oleh karenanya, Komisi I DPRD Bontang meminta agar perusahaan, selain memberdayakan tenaga kerja yang sudah lolos sertifikasi, tetapi perlu juga memberikan peluang untuk memberikan pelatihan dasar untuk naker pemula.

“Kami ingin kedepan SDM nya bisa lebih meningkat. Baik dari yang regenerasi artinya belum berpengelaman itu diberi suatu pelatihan, dan yang kedua sudah punya ilmu maka harus diberikan bukti sertifikasi,” ucap Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan saat ditemui usai rapat, pada Selasa (10/11) lalu.

Baca Juga :  Bontang Jadi Tuan Rumah, Hanya Sebagian Peserta MTQ yang Dapat Rapid Tes Antigen

Selain itu, penting pula untuk perusahaan juga memberikan perhatiannya pada pekerja yang masa berlaku sertifikat kerjanya telah berakhir.

Perda Ketenagakerjaan Belum Berjalan Maksimal, Komisi I Panggil Perusahaan Besar Di Bontang

Baca Juga

Irfan sapaanya, menyarankan agar perusahaan dapat menggunakan dana coorporate social responsibility (CSR) untuk memberikan kesempatan yang dimaksudnya.

“Pekerja yang sudah disertifikasi dan sudah mati, kami meminta kepada seluruh perusahaan untuk bisa memberikan suatu bantuan, entah lewat CSR atau apapun bentuk lainnya. Sehingga tenaga kerja lokal SDM nya tetap terpenuhi,” jelasnya.

Baca Juga :  Jaga Arus Mudik Lebaran, Bontang Siapkan 300 Personel Gabungan

Politisi partai PAN ini merasionalkan antara peraturan daerah No. 10 tahun 2018 tentang penyerapan tenaga kerja lokal, dengan kesiapan tenaga kerja sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Menurutnya, jika hal tersebut dapat dipenuhi. Maka tuntutan perda yang mewajibkan perusahaan menyerap 75 persen tenaga kerja lokal dapat dengan mudah dijalankan.

“Kami meminta, tetap memberdayakan sesuai dengan peraturan daerah kita, sehingga peraturan daerah bisa terealisasi bilamana SDM kita juga mempuni,” ucap Irfan.

Baca Juga :  Komunitas Putih, Beri Dukungan Pada Gugus Tugas Covid dan Pasien

“Kan tidak bisa terpenuhi kalau peraturan daerah kita yang 25, 75 itu kalau SDM kita sendiri itu tidak mampu,” tegasnya. (*)

  • Bagikan