Perihal PPN Untuk Pendidikan, Al Washliyah Ingatkan Pemerintah Jangan Langgar Konstitusi

  • Bagikan
Ridwan Tanjung, Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah

JAKARTA – Pemerintah dinilai melakukan pelanggaran terhadap konstitusi bila menerapkan pajak kepada lembaga pendidikan. Padahal undang-undang telah menyatakan bahwa pendidikan adalah lembaga non profit. Demikian disampaikan Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah Ridwan Tanjung kepada Jurnltoday di Jakarta, Senin, (14/06/2021)

Ridwan Tanjung menegaskan bahwa di dalam undang-undang sangat jelas dan gamblang tentang kewajiban pemerintah pada bidang pendidikan. Setidaknya menurut ada tiga hal kewajiban pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Pertama, pemerintah wajib menyediakan anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan dan itu di luar gaji pegawai.

“Kedua, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,” ujar Ketua Majelis Pendidikan Al Washliyah itu.

Baca Juga :  TANTANGAN PENDIDIKAN UNTUK GENERASI Z

Sedangkan kewajiban ketiga yaitu Program Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pemerintah menurutnya telah mengajukan perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain rencana menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%, rupanya pemerintah mengusulkan pengenaan PPN untuk pendidikan dan Sembako.

“PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Ini artinya pendidikan sudah dikatagorikan sebagai jasa berorientasi profit. Sementara undang-undang menyebutkan bahwa pendidikan adalah lembaga nirlaba,” ungkap Ridwan yang hampir seluruh hidupnya konsen terhadap perkembangan pendidikan bangsa ini

Seharusnya menurut Ridwan Tanjung, pemerintah memberikan kemudahan dan tidak membebani penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta). Masyarakat sebenarnya telah berperan besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat dan sesungguhnya hal itu telah membantu pekerjaan pemerintah.

Baca Juga :  Verifikasi Hampir Rampung, Disdikbud Pastikan PTM Juli 2021 Berjalan

Merujuk pada data Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Kemendikbud tahun 2020-2021, data tersebut menunjukkan bahwa dari 435.742 lembaga pendidikan (mulai dari TK, SKB, Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah), tidak kurangĀ  60% penyelenggaranya adalah masyarakat. Dari 41.331 SMP, sebanyak 42,50% adalah swasta, dari 14.045 SMA, sebanyak 50,72% adalah swasta, dari 14.344 SMK sebanyak 74,50% adalah swasta.

Menurut Ridwan, jangan sampai karena potensi yang besar tersebut membuat pemerintah tergiur untuk menarik pajak dari pendidikan.

“Apakah karena besarnya jumlah yang diselenggarakan masyakarat, yang berarti jumlah peserta didiknya banyak, lantas menjadi alasan untuk mengenakan PPN. Jangan hanya ingin mencari gampangnya mengisi kas pendapatan negara. Sungguh sangat tidak adil, dan bertentangan dengan konstitusi,” ungkapnya lagi.

Baca Juga :  Sepi Pendaftar, SMK YKPP Baru Terima 45 Orang Calon Murid

Menurutnya, jika lembaga pendidikan dikenakan PPN, artinya dana 20% dari APBN dan APBD itu pun boleh dibilang diambil dari kekayaan yang dikutip dari Lembaga Pendidikan. Hal ini menjadi dagelan, karena akhirnya belanja pendidikan 20% itu sebagian adalah dari PPN Pendidikan.

Diakhir, dirinya meminta kepada lembaga perwakil rakyat untuk bertindak dan menolak usul mengenai pajak untuk pendidikan.

“DPR harus mendedikasikan dirinya betul-betul berpihak kepada masyarakat, menolak untuk mengenakan PPN pada penyelenggara pendidikan,” tutup Ketua MP PB Al Washliyah itu. (*)

  • Bagikan