banner 728x90

Pemprov Terhibur, Infrastruktur Jalan Hancur, IKBM Kaubun Pertanyakan Pemprov Kaltim Terkait Anggaran Infrastruktur 30 Miliar Untuk Wilayah 3

  • Bagikan
banner 728x90

Kutai Timur – Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa (IKBM) Kaubun mengatakan infrastruktur pembangunan jalan masih minim perawatan secara khusus untuk di wilayah Bontang, Kutim, dan Berau yang sebagai wilayah 3, memiliki ruas jalan sekitar 448 kilometer yang alokasi anggarannya pada tahun 2020 diketahui sekitar Rp30 miliar.

“Pemprov Kaltim segera memberikan transparansi besaran anggaran tersebut selama ini digunakan untuk apa saja, mengingat pembangunan jalanan akses transportasi Kabupaten Kota, Bontang, Kutim dan Berau yang khususnya merupakan penghubung antar 5 Kecamatan Sangsaka (Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan) menuju Kabupaten Berau masih banyak jalanan yang hancur untuk perlu diberikan perawatan serta perawatan,”kata Hasbi Mo’a pada Kamis (22/April/2021) di Kecamatan Kaubun.

Baca Juga :  Hardiknas 2021, Disdik Paparkan Tujuh Program Prioritas

Selain itu ditambahkan juga oleh Dewan Pembina IKBM Kaubun Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan bahwasanya anggaran tersebut mestinya mempunyai skala prioritas bagi wilayah 3 yang mesti dialokasikan khusus oleh Pemprov yang meskipun banyaknya perusahaan pertambangan batubara dan sawit harusnya pembangunan infrastruktur jalanan harusnya lebih maju dan berkualitas bukan malah makin hancur akses jalan.

Baca Juga :  Rumah Sakit Umum Taman Husada (RSUD) Kota Bontang menggelar MOU bersama Pemerintah Kota

“Anggaran 30 Miliar tersebut haruslah dipertanggungjawabkan dengan pembangunan fisik yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat banyak, kalau tidak sinkronisasi maka kemanakah anggaran tersebut digunakan ? ,”tanya Dia”.

Richardo yang juga kader GMNI Samarinda tersebut menerangkan jangan sampai anggaran disulap sementara pembangunan nihil.

“Jangan sampai anggaran ditutupi, ada anggaran nya tapi pembangunan infrastruktur jalanan khususnya tidak ada sama sekali yang diperbaiki, maka jargon yang seperti terpampang di Kantor Gubernur Kaltim “Kaltim Berdaulat” itu tentunya gagal, jika tidak ditanggapi Pemprov, kita akan buat gerakan,” tegas Richardo diakhir. (Ric)

Baca Juga :  Presiden Kembali Mencantumkan Proyek Kilang sebagai PSN
  • Bagikan