BONTANG– Selama enam bulan terhitung sejak Oktober 2020 sampai Maret 2021 Pemerintah Kota Bontang belum membayar insentif tenaga kesehatan (nakes).
Untuk itu Komisi II DPRD Bontang Nursalam meminta pemerintah agar segera melunasi utang insentif itu. Menurutnya, para nakes yang berjuang di garda depan melawan Covid-19, merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk juga menunaikan hak mereka.
“Keterlambatan pembayaran ini di akibatkan karena insentif nakes dulunya di bayarkan oleh Pemerintah Pusat, tetapi saat ini mengusulkan pemerintah Bontang agar membayarkan terlebih dahulu tunggakan bulan Oktober hingga Desember akan di bebankan kepada APBD 2021,” ujar Nursalam setelah menghadiri RDP di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (16/03/21).
Terkait itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Ilham Wahyudi mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu dua minggu untuk menyelesaikan berkas pengajuan insentif nakes yang belum terbayarkan mulai Oktober 2020 hingga Maret 2021.
“Kita butuh waktu untuk melakukan penginputan sistem dan rangkaian teknis lainnya, setelah itu akan ada DPA yang nantinya akan disah kan oleh Dewan. Nah, setelah itu baru bisa dicairkan,” tutupnya.
Dari data yang dihimpun oleh media, besaran tunggakan insentif Tenaga Kesehatan (nakes) periode Oktober hingga Desember 2020 sebesar 2,9 miliar dan untuk di bulan Januari hingga Maret 2021 sebesar 458 juta. Untuk 572 tenaga kesehatan (nakes). (004/redaksi)