JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi beragam polemik mengenai politik Dinasti. “Tidak hukum yang mengatur kerabat pejabat publik tidak boleh mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
Mahfud mengungkapkan, praktek nepotisme atau kekerabatan tidak bisa dihindari, termasuk dalam Pilkada pada bulan Desember 2020 nanti.
“Mungkin sebagian besar dari kita tidak menyukai nepotisme, tapi mamang harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau konstitusi yang bisa melarang atau menghalangi praktek nepotisme tersebut”.Ungkap Mahfud MD dalam diskusi daring, Sabtu (5/9/20)
Hal ini juga berlaku diseluruh dunia, saya yakin tidak ada satu negara pun yang mengatur tentang nepotisme ini, atau dengan istilah praktek kekerabatan dalam politik. Ucap Mahfud.
“Praktek kekerabatan belum tentu bertujuan jelek atau lebih gampang, orang yang nepotisme belum tentu niatnya selalu buruk” ucap Mahfud
Dulu pernah ada yang mengatur tentang kekerabatan atau nepotisme, akan tetapi itu dulu pernah dibuat pada zaman Belanda. Masa itu ada aturan bahwa keluarga pejabat pemegang wewenang salah satu proyek, maka keluarganya tidak boleh ikut campur.
“Hal tersebut hanya berlaku pada Zaman Belanda, semoga nanti ada yang mengusulkan untuk mengikuti aturan tersebut untuk menghindari nepotisme di bidang ekonomi,” Ungkapnya
“Saya kira dikarenakan ketiadaan aturan tentang nepotisme tersebut, maka kita tidak dapat melarangnya, itu fakta, “Tegas Mahfud MD. (PP)
