banner 728x90

Mahfud MD: Negara ini berdiri atas kesepakatan yaitu Pancasila

  • Bagikan
Menko Polhukam, Mahfud MD
banner 728x90

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD saat memberikan materi pada acara Muktamar Al Washliyah ke XXII, Jum’at (19/03/2021) menyatakan, Negara Indonesia berdiri berdasarkan kesepakatan. Soekarno dengan pemikiran sekulernya dan Muhammad Natsir dengan gagasan Syariah Islamnya.

Kata Mahfud MD, awalnya Soekarno sekitar tahun 1938 lebih tertarik negara ini digagas dengan pemikiran sekuler. Banyak tulisan tulisannya di ilhami dari negara Turki yang sekuler, gagasan Kemal Attaturk. Sementara Muhammad Natsir mencoba menggagas agar negara ini berdiri berdasarkan Syariah Islam. Natsir terilhami dari negara Timur Tengah ditambah lagi didukung oleh dominannya jumlah ummat Islam menjadi penduduk di bumi Nusantara kala itu.

Baca Juga :  TIGA PILAR UTAMA DAPAT MENGOKOHKAN BANGUNAN SUATU BANGSA

“Soekarno dengan pemikiran sekulernya dan Muhammad Natsir dengan gagasan Syariah Islamnya. Seiring dengan waktu, pemikiran kedua tokoh ini semakin berubah dan puncaknya saat terbentuk Badan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perubahan pemikiran kedua tokoh ini akhirnya menjadi landasan negara didirikan berdasarkan kesepakatan yaitu Pancasila,” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut Menkopolhukam mengatakan, di era tahun 70an peran ummat Islam masih sangat sedikit sekali terhadap pembangunan Bangsa ini. Tetapi sangat berbeda saat ini, ummat Islam mempunyai ruang gerak untuk aktif melakukan perubahan bagi bangsa ini.

Baca Juga :  Afri Yandi Putra Terpilih Secara Aklamasi Pada Muktamar IPA Ke XIII

“Banyak perubahan, di era 1970 dan sekarang ini. Saat ini ummat Islam mempunyai ruang gerak untuk melakukan perubahan bagi bangsa ini,” ujarnya.

Menanggapi salah seorang penanya tentang usulan warga Al Washliyah terhadap tokoh kharismatik, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis untuk dianugerahkan sebagai pahlawan dan disahkan oleh Negara. Mahfud MD mempersilahkan jika ada dokumen yang sudah disiapkan agar dikirimkan segera kepadanya. Sebab, kata Mahfud MD, Menkopolhukam merupakan penentu penetapan gelar pahlawan yang layak diberikan kepada pejuang bangsa.

Baca Juga :  Al Jam'iyatul Washliyah Mengemban Missinya Dengan Akhlak

“Kebetulan memang petunjuk dari Pak Jokowi bahwa pemberian gelar pahlawan kedepan diutamakan di luar Jawa, sebab gelar Pahlawan sudah terlalu banyak bagi tokoh-tokoh di pulau Jawa. Semoga ini merupakan kesempatan bagi Ulama pendiri Al Washliyah, asal syarat-syaratnya terpenuhi,” tegas Mahfud MD. (Hen)

  • Bagikan