banner 728x90

Lagi, Bawaslu Bontang Terima Laporan Pelanggaran Pilkada

  • Bagikan
banner 728x90

BONTANG – Dugaan pelanggaran pilkada terkait penggunaan fasilitas daerah untuk berkampanye, dilaporkan salah satu pihak yang tidak di ungkapkan oleh Bawaslu Bontang.

Dalam surat laporan Bawaslu, No. 007/REG/LP/PW/Kota/23.03/X/2020. Laporan tersebut sudah terdaftar di Bawaslu, namun pelapornya belum bisa diungkapkan ke publik. Karena menjaga privasi pelapor.

“Dugaan kampanye menggunakan fasilitas daerah,” ucap Komisioner Bawaslu Bontang Aldi Atrian, saat di konfirmasi melalui sambungan telepon seluler, pada Senin (2/11) sore lalu.

Baca Juga :  Partisipasi Pemilih di Bontang Meningkat Capai 70,79 persen

Saat ini, laporan masih masuk dalam tahap pertama pembahasan di Bawaslu.

Dugaan pelanggaran tersebut, UU No. 10 Th. 2016 tentang Pilkada. Pasal yang dilanggar terdapat, pada pasal 69 h terkait larangan tentang kampanye menggunakan fasilitas negara dan daerah.

Selanjutnya pasal 70 tentang pelibatan ASN. dan pasal 71 ayat 1 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baca Juga :  LSI Denny JA Tidak Mengindahkan Panggilan Panwaslu

Rencananya saksi-saksi akan diperiksa Bawaslu, mulai hari ini. Kemudian saat ingin dikonfirmasi kembali identitas pelapor. Aldi menegaskan untuk menutupi identitas pelapor, karena merupakan hak dari pelapor yang belum ingin di ungkap ke publik.

“Jadi kapasitas kami, kami harus menutupi identitas pelapor kami,” tegas Aldi.(*)

BACA JUGA :

Bawaslu Hentikan Paksa Pemaparan Hasil Survei LSI Denny JA

Baca Juga :  Apel Keberangkatan & Pelepasan Logistik Pilkada

Bawaslu Bontang Terima Laporan Pelanggaran Dari Dua Kubu

Tanpa Izin, survei LSI Denny JA Lakukan Pelanggaran Kode Etik

LSI Denny JA Tidak Mengindahkan Panggilan Panwaslu

  • Bagikan