Kontras: Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Ciptakan Resesi Demokrasi

  • Bagikan

JAKARTA – Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, selama satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah mengalami resesi demokrasi. Berdasarkan catatan KontraS resesi demokrasi terjadi lantaran serangkaian keputusan, baik pernyataan langsung maupun dengan pembiaran atas praktek penmbungkaman kebebasan sipil.

“Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia, ” ungkap Fatia dalam konfrensi pers melalui daring di Jakarta, Senin (19/10/20).

Tak hanya itu, KontraS juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan catatan Freedom House, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan yang terkait dengan beberapa hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresitas aparat.

Baca Juga :  Bambang Soesatyo: Lakukan Penyelidikan secara transparan penyebab kebakaran Gedung Kejagung

“Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu menyempitan ruang masyarakat sipil, keterlibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil apalagi pada era pandemi seperti ini. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat semakin panjang penyelesaiannya, minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi, yang subtansial yakni legeslasi, “ucap Fatia.

Baca Juga :  75 Tahun Indonesia Merdeka, BI Bakal Luncurkan Uang Baru.

Fatia juga menambahkan, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini tentunya disebabkan tindakan refresifas aparat, baik secara langsung man daring.

“Refresifas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin masif dengan pola yang semakin beragam. Tidak hanya offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring.Banyak sekali penyerangan yang dilakukan aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman pulik, “imbuh Fatia

Baca Juga :  Apresiasi Langkah Sigap Kemenlu Panggil Dubes Prancis

Upaya pembungkaman terhadap kebebasan sipil tersebut menunjukkan kecendrungan Otoritarianisme yang terlihat dari sejumlah pola, pertama, terdapat penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. kedua, penolakan legitimasi kepada oposisi yang ditunjukkan dengan melihat kawan politik sebagai ancaman eksistensial termasuk keamanan nasional. Ketiga memberikan toleransi atau bahkan dorongan untuk melakukan kekerasan dengan melibatkan aparat keamanan.Keempat, membatasi kebebesan sipil termasuk media. Tegas Fatia. (PP)
Editor : Redaksi

  • Bagikan