banner 728x90

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Tim Independen Untuk Audit Pengadaan Alutsista

  • Bagikan
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, evaluasi harus dilaksanakan hingga ke seluruh bentuk kerja sama pengadaan dengan melibatkan pembentukan tim independen
banner 728x90

JAKARTA – Terjadinya peristiwa kecelakaan alutsista yang terus berulang berbuntut desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk melakukan proses audit seluruh alutsista.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, evaluasi harus dilaksanakan hingga ke seluruh bentuk kerja sama pengadaan dengan melibatkan pembentukan tim independen.

Alasannya, peristiwa kecelakaan alutsista di Indonesia bukanlah kali pertama terjadi. Jatuhnya pesawat tempur F-16 dan Hawk, pesawar angkut Hercules, helikopter MI-17, tenggelamnya kapal angkut TNI hingga yang terbaru, tenggelamnya KRI Nanggala 402.

Baca Juga :  Tanggap Bencana, PRIMA Dirikan Posko Bencana Di Malaka

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menuliskan dalam rilisnya bahwa penyebab kecelakaan lahir dari berbagai faktor namun satu hal yang selalu luput diperhatikan adalah soal tata kelola perawatan dan pemeliharaan.

“Padahal sangat mungkin masalah carut marut tata kelola tersebut dapat memperbesar resiko terjadinya berbagai kecelakaan,” bunyi rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Selasa, (27/04/2021).

Baca Juga :  Media Siber, sedang menuju Puncak, Teguh Santoso Sebut Covid-19, Jadi Salah Satu Faktor

Dikatakan pula bahwa gelapnya tata kelola pengadaan perawatan dan reparasi alutsista pada akhirnya akan menjadikan prajurit TNI rentan menjadi korban, bahkan meninggal dunia.

Meski upaya modernisasi serta penguatan pertahanan memang sangat penting, namun hal itu harus berjalan dengan transparan dan akuntabel, karena menurut mereka dalam praktiknya, beberapa kasus pengadaan alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya korupsi.

Baca Juga :  PA 212 Sesalkan Sikap Polisi Yang Cegat Peserta Aksi 1812 ke Jakarta

Berdasarkan hal tersebut, organisasi yang tergabung dalam koalisi ini mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan proses audit.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari KontraS, Setara Institute, LBH Pers, LBHM, LBH Jakarta, ICW, ICJR, PBHI Amnesty Internasional Indonesia, PILNET Indonesia, HRWG, Public Virtue Centra Initiative, Imparsial, Elsam serta Walhi Eknas.(*/Redaksi)

  • Bagikan