banner 728x90

KALTIM STERIL Tambahan Jeritan Masyarakat Kelas Bawah

  • Bagikan
Wahyu Agung Saputra (Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Samarinda)
banner 728x90

KEBIJAKAN Gubernur Isran Noor tentang KALTIM STERIL menuai pro dan kontra khususnya terjadi di Samarinda. Program ini dituding karena pesatnya perkembangan virus covid 19.

Lalu, program ini jelas hanya akan muncul sebagai permasalahan baru.

Masyarakat sudah dinilai cukup mengikuti instruksi pemerintah Mulai dari kebijakan WFH ( Work From Home)yang dampaknya banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, PJJ (pembejaran jarak jauh) yang ternyata tidak berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur yang merata bagi penduduk yang tak tinggal di daerah perkotaan yang memiliki akses internet yang memadai. dan aktivitas sosial yang dilakukan di rumah yang ternyata dinilai tidak begitu banyak menekan angka penyebaran virus Covid-19.

Walikota samarinda juga menegaskan akan megerakan program Kaltim Steril ini yang dibantu oleh aparat keamanan : TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan BNPB.

Baca Juga :  Renungan Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021

Kebijakan Kaltim Steril tentunya akan menjadi jeritan baru untuk para pelaku Usaha Menengah dan kecil.
Sebagai kota yang notabenya masyarakatnya yang konsumtif hampir setiap harinya aktivitas perekonomian masyarakat samarinda terus berputar.

Sebab yang akan timbul akibat kebijakan itu akan melahirkan konflik kepentingan antara kelompok privat dan individu, rakyat dan negara. Sehingga, secara sosio politik-budaya, situasi kehidupan manusia justru menjadi kian tidak adil.

Virus tak memandang kapan dia akan menyerang seseorang, tak penting hari waktu dan tak mengenal aktivitas apapun. Program yang di canangkan pun semakin kesini semakin ngelindur, bahkan dapat dikatakan hanya akan menjadi formalitas untuk meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat kelas bawah saja. Bagaimana tidak dalam tebaran surat dijelaskan bahwa tindakan aktivitas akhir pekan di kecuali kan untuk industri – industri besar yang di perbolehkan beraktivitas leluasa. Sedangkan untuk pedagang dan industri kecil lainya disuruh tutup tanpa ada kompensasi atau bantuan sedikitpun dari pemerintah.

Baca Juga :  COVID-19 DAN PEMILIH KITA

Contoh saja Mayoritas para pedagang pokok di pasar segiri mengandalkan pekerjaan ini sebagai sumber mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari hari. Ketika akses ini ditutupi hal ini di khawatirkan menjadi sebuah permasalahan yang baru bagi para pedagang. Apalagi tidak ada kepastian jaminan yang diberikan oleh pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat samarinda yang mengandalkan pekerjaan harian dalam mencukupi kebutuhan sehari hari.

Baca Juga :  Waktu Singkat, Mampukah Kepala Daerah Terpilih Memenuhi Gula Gula Politiknya

Jelas tentunya pemerintah harus lebih jelih menentukan kebijakan yang mampu di Terima seluruh elemen masyarakat. Tawaran gagasan dan konsep Kaltim menyetop aktivitas warganya harusnya berbanding lurus untuk pemerintah menjamin segala bentuk kebutuhan dari pangan sandang dan papan selama kebijakan yang mengintruksikan masyarakat untuk tetap di rumah.

Selain itu UMKM menjadi salah satu pondasi yang akan kokoh ketika ditengah pandemi dan resesi ekonomi yang sedang di hadapi Indonesia dan berdampak Ke Kalimantan Timur khususnya Samarinda untuk melepaskan ketergantunganya terhadap industri Estraktif yang hanya akan berpotensi butuh merusak lingkungan di Samarinda.

  • Bagikan