BONTANG – Isu penggunaan hak interpelasi dari DPRD Bontang, dalam upaya penyelesaian permasalahan banjir dinilai masih sangat jauh.
Anggota DPRD Bontang Abdul Haris masih mempertanyakan urgensi penggunaan hak interpelasi untuk persoalan ini.
“Masih terlalu jauh lah hak interpelasi digunakan,” kata Abdul Haris saat ditemui awak media di kantor DPC PKB Bontang, Selasa (9/3/21).
Meskipun begitu Politisi PKB ini juga tak menampik persoalan banjir memang menjadi salah satu prioritas untuk di selesaikan.
“Banjir yang sering kali terjadi ketika hujan dengan curah cukup tinggi, hasilnya membuat beberapa titik wilayah Bontang menjadi tergenang,” sambungnya.
Saat ini pemerintah memang dinilai belum memenuhi usulan 16 rekomendasi pansus banjir. Salah satunya alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 10 persen untuk penyelesaian banjir.
“Karena pandemi mungkin yang mengakibatkan pemerintah memfokuskan anggaran untuk memutus rantai penyebaran COVID-19,” ujar Abdul Haris.
Selanjutnya Abdul Haris berharap dalam pemerintahan yang baru dibawah kepemimpinan Basri Rase – Najirah mampu menyelesaikan persoalan banjir yang masuk dalam visi dan misi mereka.
“Kita optimis penyelesaian banjir segera menuai titik terang. Karena masuk dalam program prioritas pemimpin selanjutnya,” tutupnya. (004/redaksi)
