banner 728x90

IKBM Kaubun Desakan Dinas PU Kaltim Perbaiki Infrastruktur Jalan di Desa Mereka

  • Bagikan
banner 728x90

Kutai Timur – Dinilai Kurang Serius Perbaiki Infrastruktur, IKBM Kaubun Desak Dinas PU Kaltim & Pemkab Kutim Segera Turun Tangan Tuntaskan Akses Jalur Kabupaten Antar Kecamatan.

Pembangunan Infrastruktur tentunya sangat penting bagi akses percepatan roda perekonomian masyarakat dari Desa menuju daerah Perkotaan.

Namun keadaan berbandig buruk yang dirasakan masyarakat lantaran akses jalan antar Kecamatan Kaubun-Kaliorang-Karangan  yang merupakan jalur Provinsi yang termasuk dalam darah Kabupaten Kutai Timur mengalami rusak yang cukup parah.

Merespons hal itu Mahasiswa Kaubun yang tergabung dalam IKBM (Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa) Kaubun, Hasbi Mo’a mengatakan, Pemerintah Provinsi kurang serius untuk bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut.

Baca Juga :  Rumah Sakit Umum Taman Husada (RSUD) Kota Bontang menggelar MOU bersama Pemerintah Kota

“Sudah seharusnya Pemerintah Provinsi mengerjakan perbaikan infrastruktur demi keselamatan pengguna jalan sebab jika jalan rusak pasti masyarakat mengalami kesulitan, terutama disektor ekonomi. Ini baru salah satu dari sekian banyaknya masalah kerusakan jalan, masih banyak beberapa titik yang rusak akses antar Kabupaten/Kota, Kecamatan karena itu sudah bagian dari wewenang Pemerintah Provinsi,” Kata Hasbi.

Baca Juga :  DLH Kutim Segel Lokasi Tumpukan Batu Bara Di Desa Martadinata

Hal itu juga mendapat kan reaksi dari Dewan Pembina IKBM Kaubun Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan, Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kaltim untuk segera turun tangan jangan menunggu ada korban baru bergerak respon.

“Dinas PU Kaltim harus segera turun ke lapangan secepatnya diperhatikan, perbaiki infrastruktur jalan yang rusak jangan menunggu viral di sosial media atau ada yang jatuh korban baru bergerak,”kata Richardo.

Richardo juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten juga harus tinjau ke pedalaman untuk melihat secara langsung pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang sebab syarat-syarat pembangunan mesti dimulai dari pinggiran dan pedalaman khususnya akses jalan antar daerah Kabupaten/Kota antar Kecamatan hingga Desa agar berkesinambungan dengan jargon Kaltim berdaulat tidak sekedar sloganis bombastis juga bagi Pemerintah.

Baca Juga :  Tim Mahyunadi-Kinsu Lengkapi Bukti Laporan, Desak Petahana Didiskualifikasi dari Pilkada Kutai Timur

“Jika tidak dikerjakan secepatnya, maka Dinas PU Kaltim perlu dilakukan evaluasi kinerjanya dan tugas Pemerintah Kabupaten untuk segera menyelesaikan persoalan infrastruktur tidak hanya sekedar menebarkan janji saat Pemilu bagi rakyat,” tutupnya. (Qy)

  • Bagikan