banner 728x90

HNW: Larangan Terhadap Konten FPI Berpotensi Tutup Informasi Tewasnya 6 Pengawal HRS

  • Bagikan
banner 728x90

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengkritisi maklumat yang dikeluarkan Kapolri Idham Aziz yang bernomor 1/1/2021 yang melarang bagi masyarakat mengakses, menggugah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI melalui website maupun media sosial.

“Pasal 28F UUD menyebutkan bahwa memperoleh informasi dan berkomunikasi adalah hak asasi manusia. Jadi ini harus ditaati Kepolisian. Kalau mau ditetapkan adanya pembatasan, maka ditetapkan dengan UU, bukan dengan Maklumaat,” ungkap Hidayat Nur Wahid kepada media di Jakarta, Jumat(1/1/21).

Baca Juga :  Pengurus GPA Kunjungi Wakil MPR RI, Obrolkan Soal Issue Pilkada Sampai Stigma Islam Radikal

Bunyi pasal 28F :
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, memiliki, menyimpan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyempaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” ungkapnya.

“Jadi kalau Kapolri ingin ada pembatasan, sampaikan saja ke komisi III, sehingga undang-undang yang dinginkan jadi legal,” tegas HNW

Baca Juga :  Debt Collector Dicari Polisi, Buntut Video Viral Mobil Dikemudikan TNI Dikepung

Sementara masyarakat saat ini sedang menanti perkembangan pengusutan kasus tewasnya enam pengawal HRS di tangan polisi.Maka Maklumat itu bisa dianggap upaya agar masyarakat tidak mendapat informasi soal tewasnya enam HRS yang ditembak mati.

HNW mengingatkan, mereka yang ditembak mati Polisi adalah bagian dari FPI yang disebut polisi sebagai laskar dan pengawal HRS.

Baca Juga :  KPK OTT Menteri Edhy, ICW Ingatkah Resiko Serangan Balik

“Kalau betul kata Pak Mahfud MD secara dejure FPI sudah tidak ada sejak juni, lalu yang ditembak Polisi kemarin itu siapa? Polisi bilangnya laskar, berarti enggak benar Pak Mahfud? kalau begitu juga enggak benar Kapolda? tuturnya.

“Kalau sesuai maklumat Polri, mengunduh info klarifikasi FPI tidak boleh, maka hak rakyat untuk dapat informasi yang benar dan seimbang sesuai UUD jadi enggak terpenuhi,” Tegasnya. (*)

  • Bagikan