banner 728x90

Hidayat Nur Wahid:Anggaran Relokasi subsidi Pulsa harus ditambah

  • Bagikan
banner 728x90

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA meminta kepada Kementrian Agama untuk menambah relokasi anggaran dalam rangka memberikan dukungan pada masyarakat dibawah naungan Kementrian Agama dalam menghadapi pandemi Covid 19.Terkhusus mensubsidi pulsa bagi siswa,
mahasiswa, guru dan dosen dilingkungan Kementrian Agama.

Sebagai mana yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapatkan relokasi anggaran untuk subsidi pulsa bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen dilingkungan Kemendikbud senilai Rp. 9 triliun. Dari rencana anggaran relokasi Kemeng Rp.1,5 triliun masih wajar kalau ditambah. Ungkap Hidayat Nur Wahid pada saat sesudah rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Jakarta.Rabu (2/9/20).

Baca Juga :  Bambang Soesatyo: Lakukan Penyelidikan secara transparan penyebab kebakaran Gedung Kejagung

Hidayat mengungkapkan bahwa ada anggaran yang tidak terealisasi oleh Kementrian Agama rutinnya diatas Rp. 2 triliyun pada tahun 2019, dan pada 2019 mencapai hampi 5 triliun. Dalam kondisi masih pandemi, serepannya semakin rendah. Hal ini bisa dilihat selama semester I 2020, anggaran yang terealisasi baru mencapai 38 persen dari total anggaran Kemenag.

Politisi Fraksi PKS ini juga neminta Kemenag agar tidak terburu-buru penyerapan anggaran di akhir tahun. Oleh karenanya sebaiknya meningkatkan relokasi di kwartal ke III ini untuk bansos dan tunjangan non pegawai, serta pemberian subsidi pulsa untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen dilingkingan Kemeng.

Baca Juga :  IPAL Pasar Citra Mas di Evaluasi. DPRD Dorong Segera Ada Perbaikan Sebelum Beroperasi

Realisasi belanja Kemenang harus ditingkatkan di kuartal III untuk mencegah resesi, hal ini dilakukan melalui peningkatan relokasi untuk belanja barang non- operasional yang akan memberikan kemnfaatan langsung ke masyarakat.Ungkap Hidayat

Kemenag menyampaikan rencana relokasi anggaran Rp.1,5 Triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI Rabu (2/9/20). Hidayat Nur Wahid minta Kemenag meningkatkan nilai relokasi tersebut dan tetap fokus membantu masyarakat. Hal ini lebih produktif dibandingkan menciptakan kagaduhan sertifikasi Da’i yang akhirnya hanya menghabiskan energi saja. Tegas Hidayat Nur Wahid. (PP)

Baca Juga :  Presidium KAMI Din Syamsuddin menilai pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker berpotensi menimbulkan kegaduhan nasional
  • Bagikan