banner 728x90

Gelar Nobar Film The End Game KPK, Ruang Kita Prihatin Tehadap Pemberantasan Korupsi

  • Bagikan
Suasana nonton bareng film The End Gema yang digelar komunitas Ruang Kita bersama pemuda Bontang di sekretariat PHM Bontang
banner 728x90

BONTANG – Peluncuran serentak film dokumenter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) the endgame yang digarap Watchdoc juga digelar di Kota Bontang. ‘Ruang Kita’ menjadi komunitas pertama yg menggelar pelaksanaan nonton bareng dan diskusi (nobardis) tersebut di Kota Taman.

Raut wajah kesal terlihat dari mimik para penonton selama nonton bareng berlangsung hingga tiba saat diskusi digelar. Dimulai dari narasi singkat dari moderator diskusi, Citra Anita.

“Kita sudah lihat bersama film ini dan menggambarkan bagaimana KPK saat ini sudah berada titik kehancuran,” ungkap Citra.

Baca Juga :  491 Orang Diusulkan Untuk Formasi CPNS dan PPPK 2021 di Bontang

Salah satu pemateri, Syahril Wakil Ketua Pemuda Panca Marga (PPM), menilai TWK tersebut harusnya memberikan penekanan setiap pekerja untuk komitmen memberantas korupsi. Namun yang terjadi pelaksanaan tersebut berujung diskrimatif dan tidak masuk akal.

Pasalnya setiap anggota KPK yang di non-aktifkan dicecar dengan pertanyaan yang tidak sesuai dengan konteks pemberansan korupsi di Indonesia.

Baca Juga :  Sopir Mengantuk, Mobil Avanza Alami Kecelakaan Tunggal

“Pertanyaan soal memilih Alquran dan Pancasila, pacaran ngapain saja dan lain-lain, sungguh tidak masuk akal,” ungkap Syahril.

Pada kesempatan yang sama, Ichwal Setiawan narasumber yang berprofesi sebagai jurnalis tersebut dengan tegas mengatakan jika persoalan korupsi harus dipandang lebih dalam lagi.

Sebabnya praktik-praktik korupsi saat ini marak terjadi. Mayoritas yang tertangkap pun ialah pejabat publik aktif dari berbagai daerah.
Akibat dari praktik korupsi ini pun menghantam sektor ekonomi dan hak masyarakat secara luas.

Baca Juga :  Total Pinjaman Modal 5 Miliar untuk UMKM Sejak 2019, Diskop-UKMP Sebut Penyerapan Anggaran Minim

“Harus lebih holistik membedah masalah korupsi, kita semua dirugikan dengan tindakan buta seperti itu,” tegasnya.

Selain itu, pengungkapan kasus korupsi di daerah akan semakin lemah. Dengan status pegawai KPK sebagai ASN, akan sangat mudah di intervensi oleh pimpinan KPK.

“Kami pesimis penanganan korupsi di daerah, gerak KPK semakin lemah,” ungkapnya. (*)

  • Bagikan