banner 728x90

Fasus-Fasos Perum BTN PKT Masih Tarik-Ulur, DPRD Nilai Pemkot Lamban Mengeksekusi

  • Bagikan
banner 728x90

BONTANG – Masih seputaran soal Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang ada diperumahan BTN PKT, belum juga menemui titik terang. Karena dua fasilitas itu masih dalam penguasaan hak milik Yayasan Pupuk Kaltim (YPK).

DPRD Bontang melalui Komisi II kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Senin 28/9/2020 di ruang rapat Sekretariat Dewan, jalan M. Roem Bontang Lestari.

Menurut Ketua Komisi II, Rustam. Hal ini menjadi salah satu faktor, sulitnya suntikan anggaran dari APBD Bontang. Untuk dianggarkan, baik biaya pengembangan, pemeliharaan atau pun perbaikan pada dua fasilitas tersebut.

Baca Juga :  Pelantikan DPC PHM Kota Bontang, Basri Rase : Jaga Persatuan dan Kesatuan

Untuk itu dirinya berharap Dinas Pertanahan dan Dinas Perkim, untuk sesegera mungkin menyelesaikan kebutuhan administrasinya. Karena status tanah tersebut masih milik YKHT dan YPK.

“Saya berharap ini selesai, dan bisa tercatat di aset pemerintah Kota Bontang,” ujar Rustam.

Disebutkannya juga, bahwa perkiraan dana yang dapat ditampung oleh pemkot sebesar 2 Milyar/per Asset. Apabila ini bisa segera diselesaikan dan dapat menjadi asset Bontang. Tentu ini sebuah keuntungan bagi Pemerintah dan masyarakat Bontang.

Baca Juga :  Pemilihan Ketua RT Tuai Polemik, Komisi I DPRD Bontang Minta Penyelesaian Secara Kekeluargaan

“Dana tampung yang diberikan ke pemerintah ini dananya 2 Milyar, jadi bisa puluhan milyar yang bisa diserahkan ke Pemerintah,” beber Rustam.

” Apalagi hal ini, memang berangkat dari aspirasi masyarakat di 33 RT, di perumahan BTN PKT,” lanjutnya.

Harapannya, agar Pemkot serius menangani hal ini. Jangan sampai polemik ini berkembang menjadi isu yang tidak baik di masyarakat. ” Ada sih bangunannya, tapi kan diambil lagi oleh PKT,” tutur Rustam, menjelaskan isu yang berkembang saat ini.

Baca Juga :  Adi : Hari Ini Ada Penambahan Pasien COVID-19 dan Ada Juga dinyatakan Sembuh

“Kendalanya sekarang di pemerintahan, yang lambat untuk melakukan eksekusi dalam pengerjaannya,” pungkasnya. (*)

Editor : Supriono

  • Bagikan