Esensi Pancasila, GMNI Samarinda Nilai Tak boleh ada Kemiskinan, Ketimpangan dan Kerusakan Lingkungan

  • Bagikan
Bung Richardo, Ketua DPC GMNI Kota Samarinda

SAMARINDA – Hari kelahiran Pancasila dirayakan pada tanggal 1 Juni. Tentu saja ini menjadi peringatan penting sejarah perjalanan bangsa bahwa Pancasila yang digunakan sebagai pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki cita-cita luhur yang kemudian digali oleh Bung Karno sebagai arah bangsa melalui Trisakti ajaran “founding father”.

Ketua DPC GMNI Samarinda, Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan bahwa momentum untuk merefleksikan, yakni sejauh mana negara mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Menuju tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa adanya ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

“Sejatinya Pancasila jalan pembebasan rakyat dari cengkraman sistem kekuasaan yang yang tamak, sebab esensi Pancasila bukanlah kemiskinan, ketimpangan, kerusakan alam, kebodohan. Maka peran negara tidak boleh meninggalkan ruh Pancasila yang sebenarnya,” ucapnya.

Menurut Richardo, di Kalimantan Timur sendiri pembangunan masih amburadul. Masih adanya kemiskinan yang meningkat, kerusakan lingkungan juga tengah berlangsung. Hal itu sangat bertentangan dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga :  Jelang Idulfitri, Inflasi Kalimantan Timur Tetap Terkendali

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2020 sebanyak 243,99 ribu (6,64 persen). Pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu (6,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 13,73 ribu orang yang secara persentase naik 0,54 persen. Sementara tingkat Garis Kemiskin pun naik menjadi 1,11 persen.

“Banyak anggaran yang terbuang sia-sia karena pembangunan Kaltim masih ugal-ugalan,” terangnya.

Sementara berdasarkan data, besarnya anggaran Provinsi Kaltim mestinya dioptimalkan yang lebih maksimal, perlunya pengawasan oleh publik, karena APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain.

“Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar sebab infrastruktur masih hancur terkhusus daerah-daerah pelosok. Jangan sampai ada anggaran, tapi tidak ada pembangunan infrastruktur, lalu dikemanakan anggaran tersebut diperuntukkan?,” tegas Mantan Wakil Presiden BEM Fisip Unmul ini.

Baca Juga :  Pesan Walikota di Hari Kelahiran Pancasila

Dirinya melanjutkan bahwa berulangkali adanya pembiaran terkait masalah lingkungan. Pemerintah tutup mata melihat kehancuran dan pencemaran lingkungan yang punya kaitan erat dengan industri, sebab Kaltim tengah berada dalam pusaran lingkar industrial ekstraktif baik pertambangan batubara maupun perkebunan sawit yang tidak mematuhi peraturan, karena lemahnya pengawasan serta dari aparat penegakan hukum.

Hingga saat ini, sebanyak 1.735 Lubang Tambang di Kaltim yang masih dibiarkan. Belum lagi sebanyak 39 anak yang mati di lubang tambang hingga saat ini belum mendapatkan keadilan. Kemudian kriminalisasi bagi gerakan rakyat juga masih terjadi.

Sebagai contoh kasus terakhir dugaan kriminalisasi masyarakat adat dayak long bentuq yang mempertahankan tanahnya dan penganiayaan Camat Tenggarong yang menjadi sasaran empuk kekerasan dan penganiayaan saat berhadapan dengan aktivitas pertambangan batubara ditempatnya.

Baca Juga :  Memasuki Hari Tenang. DPC PDI-P Samarinda bersihkan sendiri APK Pilkada

Maka menurut Ricardo, banyaknya persoalan ini menjadi alarm yang sangat penting agar Pancasila berjalan sesuai dengan koridornya. Bahwasanya perjuangan untuk pembebasan umat manusia tidak akan mungkin tergapai jika masih adanya kemelaratan bagi rakyat.

“Dalam Pancasila-lah kita menemukan kemuktian dan kemuliaan sumber arah bangsa yang adil makmur yang harus kita bumikan,” ungkapnya.

Rikardo mengajak agar seluruh elemen masyarakat untuk kembali membumikan Pancasila. Menurutnya, disitulah bangsa ini bisa kembali menemukan jati diri yang mengakomodir kekuatan rakyat.

“Negara jangan kemudian menjadikan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan menindas yang dalam implementasinya ternyata bertolak belakang dengan substansi Pancasila, apalagi hanya sekedar manipulasi rakyat dengan slogan-slogan pencitraan,” tutupnya. (*)

  • Bagikan