banner 728x90

DPP Partai Demokrat, GPKPD melibatkan kekuasaan dan Anggaran Yang Cukup Besar

  • Bagikan
Teuku Rifky Harsyha Sekjen Partai Demokrat
banner 728x90

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Demokrat (PD) Teuku Rifky Harsyha mengungkapkan bahwa berkaitan dengan pernyataan Menteri Sekretaris negara (Mensesneg) Pratikno yang memberikan pernyataan bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas dan mananggapi surat yang dilayang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono (AHY).

“Surat yang dilayangkan oleh AHY bermaksud memohon penjelasan dan klarifikasi Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepalaa Staf Moeldoko dan nama menteri dan setingkat menteri yang katanya setuju dengan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tersebut,” ungkap Rifky Hafsyah melalui chanel yutube resmi Partai Demokrat, Sabtu (6/2/21) kemarin.

Rifky juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah menuduh dan menyebut nama atau pihak manapun terkait GPKPD tersebut. Adapun yang menyebutkan nama-nama para pejabat pemerintahan adalah saudara Moeldoko sendiri dan para pelaku gerakan yang lain sesuai kesaksian para kader PD yang hadir pada pertemuan itu.

Baca Juga :  Airlangga Bertemu Ketum PPP, Setelah Minggu Lalu Bertemu Prabowo

“Ketum AHY berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi dan serta pejabat lainnya tidak terkait dan tidak mengetahui tindakan dan gerakan pengmbilalihan kepemimmpinan Partai Demokrat dan tidak menutup kemungkinan nama-nama tersebut dicatut oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Kami berterima kasih kepada Monkopolhukam, Menkum dan Ham yang berkenan memberikan klarifikasinya, tidak tahu menahu tentang pertemuan yang dimaksud. Ini membuktikan keyakinan kami, bahwa mereka benar-benar tidak terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

Baca Juga :  Berbenah, DPP PAN Minta Keterlibatan Aktif Kader Untuk Maju Di Setiap Kontestasi Politik Daerah

Terkait tidak dibalasnya surat Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi dan kami menghargai keputusan dan pilihan tersebut, dan berharap Presiden dan pejabat lain yang sempat mencuat namanya memang tidak mengetahui dan terlibat GPKPD tersebut.

Menurt Rifky kalau tidak dibalasnya surat yang telah dilayangkan AHY adalah persoalan internal, maka kita berbeda pandangan untuk itu. Bahwa yang melakukan GPKPD itu bukanlah segelintir kader Partai Demokrat, akan tetapi melibatkan tokoh-tokoh eksternal seperti Moeldoko dan yang lainnya. Bahwa Moeldoko bukan hanya mendukung GPKPD yang terjadi, melainkan menjadi tokoh yang aktif terhadap GPKPD yang terjadi.

Baca Juga :  Hasil KLB Demokrat Demisionerkan Kepengurusan AHY Dan Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketum 2021-2025

Berdasarkan keterangan kader yang hadir pada pertemuan itu, bahwa sangat terasa upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Tidak hanya dengan kekuasaan akan tetapi dengan kekuatan dana yang sangat besar, sebab para kader yang hadir telah menerima panjar 25 persen dan sisanya apabila GPKPD telah sukses dilaksanakan.

“Apa yang dilakukan oleh AHY sebagai ketum Partai Demokrat (PD) merupakan langkah yang taktis, bukan berniat bikin gaduh apalagi melawan pemerintah. Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara, sebab kami bagian dari negara dan kami akan tetap menghormati dan mencintai negara ini,” tegas Teuku Rifky Harsya (ht)

  • Bagikan