DPP GMNI Soroti Persoalan dan Beri Rekomendasi untuk Peta Jalan Pendidikan Nasional

  • Bagikan

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan saat ini. Paparan persoalan itu, disertai dengan rekomendasi.

Permasalahan dan rekomendasi tersebut, disampaikan dalam rapat organisasi mahasiswa bersama Komisi X DPR RI, dengan agenda pembahasan Peta Jalan Pendidikan Nasional, beberapa hari lalu.

Agenda itu, merupakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi X DPR RI. Guna menjaring masukan yang akan dituangkan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

GMNI, diwakili Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino. Permasalahan pertama yang disampaikan. Tentang kondisi pendidikan di masa pandemi COVID-19.

Di tengah pandemi, kata Arjuna, menuntut dunia pendidikan melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah secara daring. Ironisnya, tak seluruh siswa memiliki akses terhadap smartphone atau perangkat keras. Bahkan, selain itu, banyak satuan pendidikan di Indonesia tak memiliki akses listrik. Apalagi internet.

“Sehingga banyak peserta didik yang terhambat melakukan kegiatan belajar dari rumah. Dampaknya banyak anak yang putus sekolah,” katanya.

Ia mencontohkan. Dalam satu keluarga yang hanya memiliki satu smartphone. Memang, dunia pendidikan bercita-cita menangkap perkembangam zaman 4.0.

“Tapi masalahnya, masih ada di desa-desa yang menurut kami perlu diperhatikan. Tapi tidak ada program dari Kemendikbud untuk menyelesaikan bahwa tidak semua keluarga memiliki smartphone. Ini menghambat pelajaran,” jelasnya, yang juga menekankan soal biaya pendidikan.

Baca Juga :  Anies Baswedan: Al Washliyah telah berkontribusi kepada ummat dan negara, Selamat HUT yang ke 90

Berdasarkan data UNICEF, Arjuna melanjutkan uraiannya. Lembaga PBB ini menemukan ada 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi. Dari jumlah itu, 75 persen di antaranya tak bisa lagi melanjutkan pendidikan karena masalah biaya.

“Dari sinilah, kalau kita hanya sekadar berbicara bagaimana pendidikan hanya menangkap dunia industri, pasti arahnya adalah komersialisasi pendidikan. Padahal, di sisi lain, dunia kerja pendidikannya harus tinggi,” sambungnya.

Terhadap kondisi dan persoalan-persoalan pendidikan di tengah pandemi itu, Arjuna menyampaikan beberapa rekomendasi DPP GMNI. Pertama, perlu dihidupkannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Kemendikbud perlu menghidupkan PKBM. Untuk melakukan bimbingan belajar kepada siswa yang tidak memiliki akses terhadap smartphone, listrik dan internet,” katanya.

Berikutnya, di kondisi pandemi yang berdampak pada merosotnya perekonomian, biaya pendidikan tak diberlakukan sesuai standar normal. Mengingat, siswa tak mendapat fasilitas tatap muka serta kesulitan ekonomi yang dialami orang tua siswa.

“Selanjutnya, Kemendikbud perlu memangkas anggaran pendidikan yang tidak diperlukan lagi di masa pandemi seperti revitalisasi sekolah, alat tulis kantor dan infrastruktur fisik lainnya. Dan dialokasikan untuk beasiswa, internet dan listrik,” ujarnya.

Permasalahan kedua, tentang radikalisme di dunia pendidikan. Dalam paparannya Arjuna menyampaikan. Radikalisme menjadi kasus yang semakin menjalar dalam dunia pendidikan. Merebaknya kasus radikalisme di dunia pendidikan, tidak terlepas dari peran guru sebagai sumber belajar dan aktor yang melakukan transfer pengetahuan.

Baca Juga :  KontraS: Tegaskan Penembakan Enam Laskar FPI Oleh Polisi Pelanggaran HAM.

“Sudah banyak riset yang menemukan guru berpandangan radikal. Anti kebhinekaan bahkan ujaran kebencian yang berbau SARA. Ini perlu jadi perhatian Kemebdikbud,” katanya.

Atas hal itu. DPP GMNI mengusulkan perlunya reformasi standar asesmen guru yang mengajar di sekolah. Baik negeri maupun swasta. Agar memiliki perspektif kebangsaan dan kebhinekaan.

“Dan standar kompetensi guru terhadap pemahaman kebangsaan, bukan hanya menghafal Pancasila. Tetapi memiliki pemahaman tentang ke-Indonesiaan, baik dari sejarah, budaya dan kesadaran nasionalisme,” kata ketua umum yang terpilih pada Kongres GMNI di Ambon, Desember 2019 itu.

Rekomendasi berikutnya. Kemendikbud harus merumuskan program untuk memperkuat kawasan kebangsaan dan kebhinekaan yang ditujukan ke lembaga-lembaga yang memproduksi guru. Seperti Lembaga Pendidikab Tenaga Kependidikan (LPTK), lembaga Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB).

“Agar lembaga-lembaga yang memproduksi guru ini mendapatkan pemahaman tentang kebangsaan, ke-Indonesiaan dan lain sebagainya. Peran guru ini penting, menciptakan mainset kepada mahasiswa/siswa. Bahkan dia menaruh kerangka berpikir untuk menafsirkan di luar dirinya. Kalau guru tidak mampu menerapkan atau mengaplikasikan ke-bhinekaan seperti nilai nilai dasar dari kebangsaa kita, tentu ini jadi masalah;” jelasnya.

Selanjutnya, Arjuna menyoroti tentang Papua. Hari ini, kata dia, masih ada ancaman disintegritas di Papua.

“Ada semacam pemahaman, bahwa kita dan Papua berbeda. Misalnya tindakan rasialisme. Ada pemahaman yang melekat, bahwa kita berbeda dengan Papua. Misalnya Papua itu malanesia,” ungkapnya.

Baca Juga :  Omnibus Law Ciptaker, Puncak Pengkhianatan Negara ke Rakyat

Ini patut disoroti. Pendekatan-pendekatan atas Papua, seyogianya tak hanya dilakukan dengan militeristik dan pembangunan. Memang, pembangunan itu juga penting. Namun tak hanya itu. Rekonstruksi sejarah Papua Indonesia perlu dilakukan. Sehingga penanaman identitas, kebangsaan dan kebudayaan tetap berjalan.

“Menurut saya, Kemendikbud bertugas melakukan rekonstruksi sejarah ke masyarakat Papua. Sehingga pemahaman tentang ke-Indonesiaan dan identitas kebangsaan, mereka memiliki rujukan yang pasti. Yaitu ada sejarah yang memang tidak versi dari orang luar. Yang mengatakan bahwa Papua sebenarnya bukan bangsa Indonesia. Karena rasnya berbeda. Nah ini kan berbahaya, pandangan semacam itu (berbahaya). Walaupun mereka berdasarkan pada scientifik, biologis dan antropologis. Tapi menurut saya, kita juga melihat bahwa Papua memiliki social-historis kultural dengan bangsa Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka,” jelasnya.

Soal rekonstruksi tersebut, penting dilakukan. Sehingga tak ada propaganda-propaganda lagi yang menyebut Papua bukan bagian dari Indonesia. “Ini (rekonstruksi sejarah) yang perlu dilakukan Kemendikbud,” pungkasnya.

Seperti diketahui, persoalan dan rekomendasi tersebut dipaparkan dalam RDPU Komisi X DPR RI bersama organisasi mahasiswa. Dengan agenda pembahasan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Beberapa organisasi yang hadir, selain GMNI, yakni PPI Dunia, Hikmahbudhi, PMKRI, KAMMI, GMKI, IMAKIPSI dan KMHDI.(*)

  • Bagikan