banner 728x90

DPC GMNI Samarinda Mempertanyakan Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur

  • Bagikan
banner 728x90

SAMARINDA – GMNI Samarinda melihat banyak persolaan yang tidak dapat di selesaikan oleh DPRD provinsi Kalimantan Timur , ada 55 orang wakil rakyat yang menduduki kursi rakyat , namun tugas mereka yang harusnya dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat sungguh tidak terasa.

Pertama DPRD Provinsi Kalimantan Timur selaku pembuat aturan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, terbukti bahwa ada 19 raperda yang belum menemui kejelasan, pertanyaannya selama hampir setahun ini apa saja aktivitas yang dilakukan para wakil rakyat ?

Kedua adalah soal rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mandek.

Baca Juga :  Resmi, Andi Harun - Rusmadi Dapatkan Dukungan DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda

Harusnya seluruh raperda yang direncanakan tadi harus ada uji publik melihat tanggapan masyarakat. Bahkan upaya sosialisasi saja tidak dilakukan bagaimana masyarakat mau tahu. Akibat ketidakterbukaan tersebut cenderung aturan yang dihasilkan tidak akan berpihak kepada masyarakat.

Dalam beberapa program pembentukan peraturan daerah ( Propem Perda) harusnya publik dilibatkan secara luas apalagi aturan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Diantaranya raperda perlindungan dan pembinaan petani raperda ini harus nya dibuka secara luas bersama para petani agar bisa memberikan masukan, mendorong pengetahuan pangan dan perlindungan petani agar lahan-lahan yang mereka garap tidak tergusur oleh ekspansi pertambangan dan sawit.

Baca Juga :  Andi Harun dan Rusmadi Sah Jadi Pemenang Pilkada Samarinda, HMI Samarinda Sampaikan Harapan

raperda yang lain adalah perlindungan tenaga kerja lokal, kita ketahui bersama bahwa angkatan kerja menurut data BPS (badan pusat statistik ) Kalimantan Timur pada februari 2019 ada 1.899,900 dilihat dari angka tersebut bisa di lihat bahwa angkatan kerja yang harus mendapat perlindungan banyak.

Kita juga berharap Raperda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman, bisa menata kelola pemukiman yang memperhatikan ekosistem lingkungan yang ada di kaltim. Hal ini untuk membentengi Kalimantan Timur dari kerusakan yang lebih parah. Hal ini juga untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar mereka dapat tinggal dengan nyaman dan difasilitasi oleh negara.

Baca Juga :  Gabungan Organisasi di Kaltim Tolak PP 22 tahun 2020

Atas dasar hal tersebut
GMNI Samarinda mendesak proses dalam pembuatan raperda harus melibatkan sektor masyarakat ,seperti serikat buruh ,organisasi kemahasiswaan petani dll. Agar aturan yang sedang dirancang murni dari kebutuhan masyarakat.

DPC GMNI Samarinda juga berharap DPRD Kalimantan Timur memacu kerja-kerjanya dengan waktu yang tersisa. Program – program yang menyentuh persoalan rakyat harus diprioritaskan. (Red)
Dodi Prabowo
Ketua GMNI Samarinda ( istimewa )

  • Bagikan