banner 728x90

Dijurang Kehancuran, DPP Segera Bekukan Golkar Sumut

  • Bagikan
banner 728x90

MEDAN – Golkar Sumut dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Ahmad Doli Kurnia Tanjung diminta untuk dibekukan. Hal ini disampaikan oleh puluhan Pengurus dan mantan Pengurus DPP Partai Golkar sembari membuat pernyataan dan keprihatinan kepada DPP Golkar.

Pernyataan keprihatinan tersebut disampaikan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Penasehat Luhut Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, Ketua Dewan Mahkamah Partai Adies Kadir dan Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta.

Riza Fahrumi Tahir mengungkapkan bahwa kami telah menyampaikan surat pernyataan keprihatinan kepada Ketua Umum dan yang lain lain nya yang kami anggap penting untuk mengetahui kondisi Golkar Sumut sejak dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ungkap Riza di kantor DPP Golkar Jakarta.

Baca Juga :  Lapas Klas IIb Banjarbaru terapkan protokol kesehatan untuk penerimaan tahanan baru

Selain Riza, terlihat beberapa kader senior partai Golkar, M. Hanafiah harahap, Syahlul Umur Situmeang, Freddi Sembiring, Ilhamsyah dan Zulfahri Pahlawan untuk menyampaikan pernyataan keprihatinan tersebut.semntara itu di DPP Partai Golkar mereka diterima Wakil Sekjen Syamsul Hidayat.

Riza mengungkap sejumlah indikator kerusakan Golkar Sumut. pertama, kekalahan Golkar Sumut di pemilu tahun 2019, Golkar kehilngan dua kursi dibanding pemilu 2014.Akibatnya Golkar kehilangan kursi Ketua DPRD.

Sejak Ahmad Doli Kurnia Tanjung Golkar berada diurutan ketiga perolehan suara setelah PDIP dan Gerinda. Jelas Marwah, wibawa, kehormatan dan martabat Golkar Sumut menjadi jatuh, berada di titik terendah sepanjang sejarah Golkar Sumut, ungkap Riza

Baca Juga :  Kadisdik Batu Bara, Ilyas Sitorus : Tampilkan Aplikasi Akses Kuota Internet Gratis Kemdikbud

Yang paling patal menurut Riza pelaksanaan Musda X Golkar Sumut yang sudah melewati batas waktu yang diberikan DPP, yakni 31 juli 2020.Februari yang lalu memang sudah dilaksanakan Musda. Tapi tidak diakui oleh DPP, sehingga muncullah instruksi melaksanakan Musda paling lambat 31 Juli. Sekarang sudah masuk minggu kedua Agustus , belum juga ada tanda tanda Musda dilaksanakan, ujarnya.

Seharusnya dengan tidak jelas nya agenda Musda, Doli sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan Musda sebagaimana amanah DPP dan putusan Mahkamah Partai. Kalau sudah seperti ini, Doli sudah selayaknya dikenakan sanksi organisasi.

Baca Juga :  KPK Tahan Sebelas Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

Yang lebih fatal lagi, ungkap Riza adalah tidak jelas nya penggunaan anggaran uang Partai, baik yang berasal dari bantuan DPP sebesar 1 meuanganiliar maupun bantuan APBD sekitar 2 miliar. Sebagi tindak lanjut saya sudah melaporkan ke Polisi tentang penyalahgunaan anggaran keuangan Partai untuk kepentingan pribadi.

Menurut Riza tidak ada lagi alasan DPP untuk membiarkan Doli tetap ,menjabat Plt Ketua, Golkar Sumut harus diselamatkan dan jangan dibiarkan Golkar semakin hancur, tegasnya. (PP)

  • Bagikan