banner 728x90

Deklarasi Federasi Serikat Pekerja Bontang, Ikut Sukseskan Pilkada Tanpa Money Politik

  • Bagikan
banner 728x90

“Pesta demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang, akan segera digelar. Beberapa geliat masyarakat, memberikan reaksi “Tolak Politik Uang (Money Politic)” sebagai bentuk kondusifitas perhelatan Pilkada 9 Desember 2020.”

BONTANG – Atas nama Federasi Serikat Pekerja, yang diketuai oleh Erwin. Ditemani oleh beberapa pentolan pengurus, melaksanakan deklarasi dengan menyatakan, bahwa buruh Kota Bontang siap menolak cara-cara politik uang dalam partisipasi pesta demokrasi, Sabtu (28/11/2020) pagi.

Menurut Erwin, calon yang melakukan praktek money politic adalah calon yang attitudenya tidak baik. Karena jelas dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 187A. Bahwa bukan hanya si pemberi yang mendapat hukuman, tetapi juga si penerima.

Baca Juga :  Bermaksud Tancap Gas Sebagai Menteri Agama, Gus Yaqut Bikin Gempar Dengan Pernyataan Syi'ah dan Ahmadiyah

” Kalau ada calon yang melakukan itu, berarti logikanya calon itu tega mau jebloskan masyarakat ke penjara,” terangnya.

” Kita semua berharap agar Pilkada berjalan dengan damai dan bersih. Jauh dari praktek pelanggaran Pilkada, khususnya money politic,” tutur Erwin pada media jurnaltoday

Lebih jauh, sebagai nakhoda Federasi Serikat Buruh di Kota Taman sangat berharap. Proses demokrasi akan melahirkan Pemimpin baru yang pro-rakyat terutama nasib para buruh. ” Dan itu hanya akan tercipta dari proses demokrasi yang bersih,” tegasnya.

Selanjutnya, Erwin bersama koleganya berkomitmen, bakal melakukan pengawasan pada daerah masing-masing dimana para anggota buruh berdomisili.

Baca Juga :  Tingkatkan Kesadaran Akan Narkoba, BNN Canangkan Program Ketahanan Keluarga

” Setelah ini kami akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu, dengan menyampaikan niatan kami dan akan melakukan pengawasan ketat didaerah masing-masing,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Erwin juga sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum pekerja. Untuk menghilangkan prinsip ” ada uang, ada suara”. Karena menurutnya, prinsip ini justru akan menjadikan pemimpin yang bercokol nantinya, tidak jauh dari tindak politik korupsi.

” Dengan harga 300 ribu per/suara. Ketika pemimpin yang lakukan praktek money politic itu duduk, bakal berpikir mengembalikan modalnya,” jelas Erwin.

Baca Juga :  Relawan Garda Isoman Tidak Digaji, Pemkot Bontang Hanya Suplai Vitamin Untuk Daya Tahan Tubuh

” Praktek-praktek korupsi bisa saja terjadi, karena seolah kita (masyarakat) yang mengajari itu,” lanjutnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Tarmo, bahwa dirinya berkomitmen akan tetap hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 09 Desember mendatang, tanpa embel-embel apapun. Pun dihimbaukannya kepada seluruh kaum buruh dan pekerja se-Kota Bontang.

” Kita ingin Pemerintahan bersih, yang akan membela dan memperjuangkan hak-hak buruh,” harap Tarmo selaku Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja PUK REP.

” Dan tanpa dibayar sekalipun, kita ikhlas memberikan hak suara pada pesta demokrasi tanggal 9 Desember mendatang,” tutupnya.(*)

  • Bagikan