banner 728x90

BPC HIPMI Bontang Menilai, Pemerintah Pusat Tidak Serius Mengurusi Kilang di Bontang

  • Bagikan
banner 728x90

BONTANG – Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait Program Strategi Nasional (PSN) Perpres nomor 109/2020 revisi kedua. Dimana didalamnya tercantum daftar Kilang Minyak Bontang.

Namun, belakangan ini diketahui bahwa Pertamina membatalkan membangun proyek kilang tersebut di Bontang. Dengan pertimbangan bahwa Pertamina akan fokus mengerjakan lima proyek kilang, yaitu satu Grass Root Refinery (GRR) di Tuban dan empat Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Dumai.

Menyikapi hal tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bontang, menyoroti keseriusan Pemerintah Pusat dalam menangani Proyek Kilang tersebut.

Ketua Umum BPC HIPMI Kota Bontang, Amriadi menginginkan agar Pemerintah Pusat mengembalikan PSN tersebut agar mencapai progres pembangunan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Bontang.

Baca Juga :  KADIN, Pemerintah Harus Lebih Tegas Menindak Pelanggar PSSB

“Kami sangat menyayangkan proyek tersebut batal, padahal bakal menjadi nafas baru bagi pertumbuhan ekonomi di Kota ini,” ujar Amriadi saat ditemui di kediamannya, Minggu (24/1/21).

Amriadi mengatakan, rencana pembangunan kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel per hari ini sudah melewati tahapan pertimbangan dan evaluasi yang matang. Sehingga menjadi tanda tanya baginya ketika proyek tersebut dibatalkan.

“Jika lahan yang menjadi kendala, saya pikir ini patut dipertanyakan, karena Pemkot sudah menyiapkan lahan dan proyek ini juga sudah masuk di dalam daftar proyek strategis nasional, tapi jika belum sebaiknya ini perlu fokus dan dituntaskan” ujarnya.

Selain itu, Ketum HIPMI Bontang ini juga menyoroti statement Joko Widodo pada penyerahan 1.183 sertifikat tanah. Program strategis 2016 di Balikpapan, Senin (05/12/2016) empat tahun lalu.

Baca Juga :  Terhambat Proses Izin Online, Diskop-UKMP Berencana Memperpanjang Waktu Dua Hari

Saat itu, Jokowi menegaskan, bahwa pembangunan Kilan 300 barel per hari itu tidak dipindah ke provinsi lain dan tetap di Bontang. Bahkan, Presiden mengklaim persoalan lahan telah diselesaikan saat itu.

“Jokowi juga pernah berjanji pada kampanyenya 23 Maret 2019 di DOME Balikpapan, bahwa pembangunan Kilang di Bontang akan segera dibangun. Nyatanya tidak ada progres bahkan dihentikan,” tegas Amriadi.

Keberlanjutan kilang ini, kata dia menjadi sangat penting bagi masyarakat Bontang, sebagai daerah industri yang masih bergantung dominan pada sektor industri khususnya minyak dan gas bumi. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bontang masih bergantung pada sektor migas.

“Menuju Bontang pascamigas sebuah upaya baik. Namun, untuk di jangka pendek kita belum mandiri. Maka, untuk mencapai kemandirian ekonomi, khususnya di bidang pariwisata dan perdagangan, perlu ada upaya sistematis yang serius dilakukan dan direkayasa,” kata Amriadi.

Baca Juga :  Pelaku Usaha Tetap Tidak Bisa Berdagang Di Sekitar Arena MTQ

Pengusaha Muda ini berharap, Pemerintah Pusat dan seluruh stakeholder yang terlibat, dapat mengupayakan proyek Kilang ini dapat terealisasi pada tahun ini. “Semoga saja ini bisa terwujud, Pemkot bisa mengawalnya,” ujarnya.

Sebelumnya, proyek kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari ini rencananya bakal mencari investor baru. Selepas mitra sebelumnya, Overseas Oil and Gas (OOG) Llc asal Oman mengundurkan diri.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam pernyataannya, selain memfokuskan mengerjakan lima proyek kilang dibeberapa daerah lainnya. juga menurut dia, pembangunan proyek kilang di Bontang tidak sesuai kebutuhan perusahaan. (Red)

  • Bagikan