banner 728x90

Bermaksud Tancap Gas Sebagai Menteri Agama, Gus Yaqut Bikin Gempar Dengan Pernyataan Syi’ah dan Ahmadiyah

  • Bagikan
banner 728x90

AKARTA – Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama langsung menggebrak dengan pemikirannya dengan keinginan mengafirmasi hak beragama warga Syi’ah dan Ahmadiyah.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” ungkap Gus Yaqut sebagaimana dilansir oleh Antara di Jakarta, Kamis (24/12/20).

Menurut Yaqut, dia tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka, disebabkan perbedaan keyakinan.

Kementrian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. Tegas Gus Yaqut.

Tentu saja pernyataan Gus Yaqut ini menjadi geger, karena apa yang disaampaikan itu merupakan hal yang sangat sensitif, Jurnaltoday mencoba merangkum tanggapan beberapa tokoh, diantaranya :

Baca Juga :  Pandemi Covid-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi

Anwar Abbas Waketum MUI
Menag harus berhati-hati.

“Sehubungan dengan adanya rencana Menag untuk mengafirmasi Syi’ah dan Ahmadiyah, saya menghimbau agar Menag untuk berhati-hati,” ujar Anwar Abbas yang dirlis Republika di Jakarta, Jum’at (25/12/20).

Karena masalah Syi’ah dan Ahmadiyah tersebut merupakan masalah yang menyangkut teologis, dan masalah yang akan banyak yang dibicarakan bukanlah masalah furu’iyah tapi masalah fundamental yang menyangkut masalah keimanan dan keyakinan. Tegas Anwar Abbas.

Baca Juga :  Wanita Paruh Baya Ditemukan Gantung Diri

Masduki Baidlowi Wasekjend PB NU.
Perlu diperbanyak dialog dulu, agar tidak disalahpahami

“Mungkin yang dimaksud Pak Menteri Agama itu, harus diklarifikasi dulu agar orang-orang tidak di salah paham. Ada kecendrungan orang, belum ada penjelasan apa-apa sudah bereaksi. Itu perlu didinginkan supaya tidak menjadi gejolak,” ungkap Wasekjend PB NU Masduki Baidlowi kepada media, di Jakarta Jum’at (25/12/20).

Masduki menambahkan maksud yang diungkapkan Gus Yaqut berkeinginan kelompok minoritas mendapatkan hak sebagai warga negara. Dia memahaminya sebagai persfektif perlindungan hak beribadah bagi jelompok minoritas yang diinginkan diafirmasi Menag.

Baca Juga :  Basri-Najirah berkomitmen atasi banjir

Abdul Mu’ti, Sekjend PP Muhammadiyah
Masyarakat Lelah Dengan Kegaduhan

Muhammadiyah memberikan saran agar rencana Menag untuk mengafirmasi hak beragama warga Syi’ah dan Ahmadiyah untuk dikaji terlebih dahulu secara matang. Masyarkat saat ini memerlukan suasana yang tenang.

“Kita melihat keinginan masyarakat memerlukan susana yang tenang. Sepertinya masyarakat sudah lelah dengan suasana yang gaduh,” ungkap Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (25/12/20). (*)

  • Bagikan