banner 728x90

Bawaslu Sebut Suksesi Penyelenggaraan Pilkada Harus Didukung Semua Pihak

  • Bagikan
banner 728x90

Jurnaltoday.id – Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2020, yang rencananya akan tetap dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, terus menjadi salah satu sorotan utama. berbeda Ditahun sebelumnya, Pesta demokrasi di setiap daerah ini tampaknya perlu menyesuaikan protokol Kesehatan dengan ketat.

Namun, hal itu masih menjadi kerisauan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. Secara Khusus Bontang menjadi salah satu perhatian dari Bawaslu tingkat Provinsi ini. Pasalnya, Untuk Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas, masih belum menemui titik terang.

Baca Juga :  Berkas Sudah Siap, Basri Rase-Najirah Besok ke KPU

“APD untuk pengawas masih menunggu,” kata Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar, membalas pesan singkat dari wartawan Korankaltim, Senin (6/7/2020)

Padahal, lanjut Saipul, tahapan Pilkada sudah berlangsung. saat ini Bontang telah memasuki tahapan pembentukan PPDP (panitia pemutakhiran data pemilih) dan selanjutnya akan memasuk pencocokan data pemilih.

“karena tahapan pilkada sudah berjalan, maka APD utk protokol covid-19 harus segera diadakan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Data Jumlah Pelaku UMKM di Bontang Meningkat Drastis

Saipul melanjutkan, pihak Bawaslu tengah menginventarisir kebutuhan APD di seluruh Bawaslu kabupaten kota se-Kaltim. Ia terangkan, terdapat Kabupaten/Kota yang sudah siap, namun adapula yang masih menunggu kesiapan pemerintah daerah.

“Perlu adanya dukungan dari semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan tahapan dan pengawasan tahapan pilkada 2020 dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah,” tambahnya.

Baca Juga :  Ratusan Barang Ilegal Dimusnahkan Petugas

Terpisah, Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemkot.

Pihaknya sudah melakukan optimalisasi anggaran hibah anggaran Pilkada untuk Bawaslu Bontang, termasuk di antaranya ada sebagian anggarannya bisa disisihkan untuk pemenuhan APD.

“Tapi belum bisa direalisasikan karena harus ada berita acara persetujuan dari Pemkot,” ucapnya. (*)

Caps : Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar. (*)

  • Bagikan