JAKARTA – Sejumlah ormas Kepemudaan Islam, tadi pagi, Rabu (07/10/2020). Berkumpul di depan gedung DPR-RI, turut serta menyampaikan pernyataan sikap, terkait pengesahan RUU Cipta Kerja/Omnibus Law oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI pada hari senin 05 Oktober kemarin.
Dikatakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Al Wasliah (GPA), Wizdan Fauran. Hal ini sangat mengecewakan dan sangat memanipulatif suara rakyat. Pengmbilan keputusan pun terkesan dilakukan secara terburu-buru, tanpa mendengarkan suara rakyat. Pun dilaksanakan saat kondisi prihatin masyarakat yang sedang dilanda krisis ekonomi akibat dampak Covid-19.
Pemuda Islam Bergerak mencium aroma persekongkolan, tidak transparan dan kesan mengkhianati kehendak buruh dan rakyat. Bahkan pengesahan UU ini disinyalir lebih banyak mengakomodir kepentingan pengusaha asing.
Wizdan mengungkapkan, bahwa ormas Kepemudaan yang ikut serta dalam menyampaikan Pernyataan sikap tersebut adalah, PP HIMA PERSIS, PP KAMMI, DPP SEMMI, PB PII, PB HMI MPO, PB Pemuda Muslim, PP GP Al Washliyah, PP JPRMI dan Pemuda Hidayatullah.
Aliansi Pemuda Bergerak yang beranggotakan Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Islam, dengan tegas menolak UU Omnibus Law cluster Cipta Kerja tersebut. Dengan mencetuskan pernyataan sikap, yaitu:
- Menuntut kepada seluruh Anggota DPR yang menyetujui UU Omnibuslaw Ciptakerja, untuk mundur. Karena sudah mengkhianati amanah rakyat.
- Mendesak kepada partai politik, untuk bertaubat nasional dan meminta maaf. Atas pengkhianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak UU Omnibus Law cluster Cipta Kerja.
- Menuntut kepada Presiden Ir. Joko Widodo. Mengeluarkan PERPPU untuk pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan meminta maaf kepada semua rakyat Indonesia.
- Menuntut transparansi dari Pemerintah Pusat, terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Omnibus Law cluster Cipta Kerja. Menjadi Undang-Undang yang terkesan terburu-buru.
Untuk melanjutkan perlawanan parlemen jalanan, Aliansi Pemuda bergerak. Saat ini sedang membentuk Satgas Omnibus Law dalam upaya advokasi pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.
Penulis : Poetra Poernama I Editor : Supri
